Berita Hawzah – Basim al-Ghuraibawi, mantan anggota Parlemen Irak, menegaskan: Menghadapi pelanggaran kedaulatan Irak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan sikap nasional yang bersatu dari seluruh kekuatan dan partai politik untuk menolak segala bentuk pelanggaran terhadap wilayah udara dan daratan Irak oleh Amerika Serikat dan Israel.
Al-Ghuraibawi dalam sebuah wawancara menyatakan: Irak dalam menghadapi segala bentuk pelanggaran terhadap kedaulatannya membutuhkan sikap politik yang bersatu.
Ia menyerukan pengambilan langkah-langkah resmi dan meminta bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengajukan pengaduan terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut, guna menjamin bahwa hak-hak Irak dapat ditetapkan sesuai dengan hukum dan piagam internasional.
Ia menambahkan: Irak adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan hal ini menuntut penghormatan terhadap kedaulatan dan piagam internasionalnya.
Mantan anggota Parlemen Irak tersebut juga menyoroti perlunya menangani pelanggaran-pelanggaran ini melalui jalur diplomatik dan hukum, serta tidak sekadar cukup dengan sikap politik dan kecaman.
Al-Ghuraibawi menjelaskan: Kedaulatan nasional tidak dapat terbagi-bagi, melainkan harus mencakup seluruh bidang, yang di antaranya paling utama adalah perlindungan terhadap wilayah udara dan daratan Irak, di samping kemandirian dalam pengambilan keputusan keamanan dan ekonomi; sedemikian rupa sehingga kemampuan pemerintah untuk mengambil keputusannya sendiri, jauh dari tekanan asing, dapat terjamin.
Ia mencatat: Lemahnya sistem pertahanan udara Irak menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan negara ini dalam melindungi wilayah udaranya.
Al-Ghuraibawi memperingatkan: Tidak adanya kemampuan pertahanan yang memadai dapat membuka jalan bagi pelanggaran kedaulatan atau pergerakan militer asing di langit Irak. Dengan mengacu pada apa yang ia sebut sebagai kasus-kasus sebelumnya, ia menyebutkan kasus-kasus di mana wilayah udara Irak digunakan untuk operasi militer terhadap negara-negara lain.
Ia menekankan pentingnya memperkuat kemampuan pertahanan udara dan mengintegrasikan sikap politik Irak, serta mencatat: Perlindungan terhadap kedaulatan menuntut langkah-langkah praktis yang menghubungkan antara pembangunan kemampuan militer dengan gerakan diplomatik dan hukum, agar keamanan Irak dan kemandirian pengambilan keputusan nasionalnya dapat terjaga.
Komentar Anda